CCBeloit

tempat berbagi info

Pemilu 2019

Pelaksanaan Pilpres Pemilu 2019 tinggal menghitung hari. Pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, terutama dalam kegiatan kampanye mulai bersiap-siap. Atas kegiatan kampanye ini, Komisi KPU Wahyu Setiawan menyatakan bahwa ada aturan khusus untuk menteri dan kepala daerah saat berpartisipasi dalam kampanye nanti. Untuk dapat mengikuti kegiatan kampanye, menteri dan kepala daerah wajib mengajukan cuti kampanye.

KPU berkoordinasi dengan tim sukses

Mengenai surat cuti kampanye ini, KPU mengambil posisi tidak aktif dan memilih menunggu. Pasalnya dalam kampanye pilpres ini KPU tidak memiliki wewenang untuk bertanya kepada masing-masing menteri dan kepala daerah mengenai jadwal kampanye. Untuk itu KPU memilih menunggu datangnya pengajuan surat cuti dari menteri dan kepala daerah.

Komisi KPU Wahyu juga menambahkan jika surat cuti tidak diperlukan saat kampanye Pemilu 2019 dilakukan pada hari minggu atau libur. Jika syarat cuti kampanye ini tidak dipenuhi, KPU akan menindak tegas menteri dan kepala daerah yang tidak taat aturan kampanye. Sosialisasi surat cuti ini bahkan telah dilakukan KPU sejak jauh hari kepada timses capres dan cawapres juga caleg.

Nama menteri dalam timses

Sebelum kabar surat cuti kampanye ini dipertanyakan, beberapa nama menteri kabinet Presiden Jokowi-JK masuk dalam jajaran timses pilpres. Daftar sederet nama menteri ini pun telah dirilis secara resmi oleh KPU. Tercatat ada 15 nama menteri yang berasal dari kalangan partai politik hingga para profesional.

Sederet nama-nama kader pendukung PDIP seperti Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, Yassona Laoly hingga Anak Agung Gede Ngurah Pupayoga masuk dalam tim kampanye Jokowi. Selain itu yang berasal dari PKB seperti Imam Nahrawi dan Hanif Dhakiri. Sementara dari kementerian profesional tercatat nama Sofyan Jalil, Syafrudin dan Budi Karya Sumadi.

Aturan kampanye untuk menteri

Mengenai aturan kampanye untuk menteri ini, KPU telah menjelaskan ada kekuatan hukum yang diatur oleh undang-undang. Pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa cuti seharusnya hanya diambil maksimal satu hari dalam satu pekan. Kecuali hari libur kerja dan libur nasional, menteri tidak perlu cuti kampanye Pemilu 2019.

Untuk memastikan kedua bakal calon presiden dan wakil presiden kedua kubu tidak melalaikan kewajiban, maka KPU meminta kedua calon menyerahkan struktur kampanye. Penyerahan struktur kampanye ini dilakukan maksimal tanggal 22 September 2018. Pihak Joko Widodo dan Ma’ruf Amin telah menyerahkan struktus kampanye tersebut pada KPU.

Kepala daerah saat berkampanye

Sementara untuk payung hukum cuti kampanye kepala daerah ini disampaikan langsung oleh menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo. Menurutnya aturan mengenai cuti kampanye untuk kepala daerah ini telah diatur dalam Pasal 35, 36 dan 38 dalam sebuah PP nomor 32/ 2018. Setiap kepala daerah wajib mengajukan cuti satu hari saat masa-masa kampanye Pemilu 2019.

Untuk memastikan semua pihak memahami dengan baik peraturan cuti kampanye ini, Tjahjo juga menambahkan bahwa sosialisasi akan dilakukan dari tingkat jabatan tinggi seperti gubernur dan dilanjutkan ke bawahnya seperti walikota, kabupaten. Sebaliknya kubu Prabowo – Sandi justru mengimbau semua kepala daerah tidak perlu melibatkan diri dalam kampanye pilpres 2019.

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *